Rabu, 09 Desember 2015

Tata Laksana Pasal 101

BAB XXIII
PENUTUP

Pasal 101
PERUBAHAN TATA LAKSANA
  1. Tata Laksana hanya dapat diubah dan/atau ditambah, dan disahkan dalam Sidang Raya GKKA INDONESIA.
  2. Perubahan dan/atau penambahan aturan Tata Laksana tidak boleh bertentangan dengan Tata Dasar GKKA INDONESIA.
  3. Hal-hal lain yang tidak dan belum cukup diatur dalam Tata Laksana ini, akan diatur dan ditentukan dalam Keputusan dan Kebijakan Sinode GKKA INDONESIA yang ditentukan dalam Rapat Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA INDONESIA.
  4. Tata Laksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Sidang Raya GKKA INDONESIA ini. Dengan berlakunya Tata Laksana ini maka Tata Laksana yang disahkan di Malino tertanggal 26 Juni 1987 adalah dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 16 Agustus 2015

Tata Laksana Pasal 100

Pasal 100
PEDOMAN PELAKSANAAN
Tata Laksana GKKA INDONESIA akan dilengkapi dengan Pedoman Pelaksanaan GKKA INDONESIA atau Keputusan-keputusan atau yang sejenis dengan maksud tersebut yang ditetapkan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA INDONESIA.


Tata Laksana Pasal 99

BAB XXII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 99
PERALIHAN
Hal-hal yang telah ada sebelum perubahan Tata Laksana ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan struktural gerejawi masing-masing Jemaat GKKA INDONESIA dan Sinode GKKA INDONESIA, setelah itu semuanya harus di sesuaikan dengan Tata Laksana ini. 


Tata Laksana Pasal 98

Pasal 98
SIASAT GEREJAWI TERHADAP PEJABAT STRUKTURAL
  1. Pelaksanaan
    • a. Terhadap Diaken, Pejabat Bidang, Pejabat Komisi, Pejabat MPHS, Pejabat Badan Pembantu Jemaat/Sinode, pelaksanaannya sesuai Pasal 97 ayat 1.
    • b. Terhadap Hamba Tuhan
      • i. Beberapa orang Diaken menasihatinya.
      • ii. Bila tidak berhasil menasihatinya, permasalahannya diserahkan kepada MPHS GKKA INDONESIA.
      • iii. Bila MPHS GKKA INDONESIA tidak berhasil menasehatinya, maka MPHS GKKA INDONESIA dapat mengambil Keputusan memutuskan Ikatan Masa Pelayanan Hamba Tuhan tersebut.
      • iv. Diumumkan dalam warta jemaat selama 2 (dua) kali hari Minggu dalam Kebaktian Umum.
      • v. Hamba Tuhan tersebut diberikan pesangon sesuai peraturan yang berlaku.
  2. Penerimaan Kembali
    • a. Terhadap ayat 1 huruf a: penerimaan kembali sesuai dengan Pasal 97 ayat 2. 
    • b. Terhadap Hamba Tuhan
      • i. Bila Hamba Tuhan tersebut bertobat dan sungguh-sungguh menyesali dosanya maka MPHS GKKA INDONESIA harus melakukan pemeriksaan dengan saksama dan melakukan percakapan gerejawi.
      • ii. Sebelum kembali melayani Jemaat ditempatnya semula, MPHS GKKA INDONESIA harus melakukan pengembalaan terlebih dahulu.
      • iii. Jadwal dan lamanya pengembalaan akan diatur/diputuskan tersendiri oleh MPHS GKKA INDONESIA.


Tata Laksana Pasal 97

Pasal 97
SIASAT GEREJAWI TERHADAP ANGGOTA JEMAAT
  1. Pelaksanaan
    • a. Pelaku dinasihati secara pribadi oleh seorang Jemaat yang mengetahuinya.
    • b. Bila tidak mau bertobat, ia dinasihati lagi oleh Hamba Tuhan yang disertai oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang Pejabat Struktural Gerejawi sebagai saksi.
    • c. Bila tidak mau bertobat, ia dikenakan siasat gerejawi tidak diperbolehkan menerima Sakramen Perjamuan Kudus.
    • d. Bila selama 6 (enam) bulan setelah dinasihati dan telah dikenakan sanksi ayat 1 huruf c, maka Majelis Jemaat GKKA INDONESIA setempat dapat memutuskan agar keanggotaan yang bersangkutan diputus/diberhentikan dengan menghapus namanya dari keanggotaan Jemaat GKKA INDONESIA dan dilaporkan ke MPHS GKKA INDONESIA.
  2. Penerimaan Kembali
    • a. Bila anggota jemaat tersebut telah sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosanya, Majelis Jemaat harus memeriksa dengan saksama dan mengadakan percakapan gerejawi kepadanya.
    • b. Diumumkan dalam warta jemaat selama 2 (dua) kali hari Minggu dalam Kebaktian Umum.
    • c. Bila tidak ada surat keberatan sah yang masuk maka yang bersangkutan dapat diterima kembali dalam suatu Kebaktian Umum.
    • d. Hak dan Kewajibannya sebagai anggota Jemaat GKKA INDONESIA diberikan kembali.


Tata Laksana Pasal 96

BAB XXI
SIASAT GEREJAWI

Pasal 96
DASAR DAN MAKSUD
  1. Dasar.  Matius 16:18-19; 18:15-19; 1Korintus 5, 2; Korintus 2:7; Galatia 5:1-2; Titus 3:10-11; dan Tata Dasar serta Tata Laksana GKKA INDONESIA.
  2. Maksud. Untuk memelihara kesatuan, keutuhan dan kesaksian gereja, melindungi anggota Jemaat GKKA INDONESIA agar terhindar dari dosa, menolak ajaran-ajaran sesat dan bidat, agar anggota Jemaat GKKA INDONESIA dapat menjalankan kehidupan rohani untuk menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat cela, memancarkan cahaya terang di tengah-tengah dunia yang bengkok dan terbalik, untuk menyatakan Firman Tuhan yang memberi hidup.
  3. Siasat Gerejawi dapat dikenakan terhadap:
    • a. Anggota Jemaat GKKA INDONESIA, yang dengan sengaja melanggar ketentuan ayat 1.
    • b. Pejabat Struktural GKKA INDONESIA, yang dengan sengaja melanggar ketentuan ayat 1.


Tata Laksana Pasal 95

Pasal 95
PENJUALAN ATAU PELEPASAN HARTA BENDA BERGERAK
  1. Penjualan atau pelepasan harta bergerak dapat dilakukan oleh Sinode GKKA INDONESIA atau Majelis Jemaat GKKA INDONESIA.
  2. Seluruh penjualan atau pelepasan harta bergerak diputuskan di dalam Persidangan Sinode GKKA INDONESIA atau Rapat Majelis Jemaat GKKA INDONESIA.


Tata Laksana Pasal 94

Pasal 94
PEMBELIAN ATAU PEROLEHAN HIBAH BENDA BERGERAK
  1. Pembelian atau perolehan hibah harta benda bergerak dapat dilakukan oleh Sinode GKKA INDONESIA atau Majelis Jemaat GKKA INDONESIA.
  2. Seluruh pembelian atau perolehan hibah harta benda bergerak diputuskan dalam Persidangan Sinode GKKA INDONESIA atau Rapat Majelis Jemaat GKKA INDONESIA.


Tata Laksana Pasal 93

Pasal 93
PENJUALAN ATAU PELEPASAN HARTA TIDAK BERGERAK
  1. Penjualan atau pelepasan harta tidak bergerak milik GKKA INDONESIA hanya dapat dilakukan oleh Sinode GKKA INDONESIA.
  2. Seluruh penjualan, hibah, atau pelepasan harta benda tidak bergerak milik GKKA INDONESIA harus mendapatkan persetujuan dari referendum Jemaat setempat dan MPHS GKKA INDONESIA.
  3. Referendum GKKA INDONESIA Jemaat setempat diambil dengan jumlah kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota jemaat terdaftar berdasarkan pendataan(sensus) anggota jemaat terakhir dan mendapatkan persetujuan suara sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta referendum yang hadir. 

Tata Laksana Pasal 92

Pasal 92
PEMBELIAN ATAU PEROLEHAN HIBAH ATAS BENDA TIDAK BERGERAK
  1. Pembelian atau perolehan hibah atas harta benda tidak bergerak dapat dilakukan oleh Sinode GKKA INDONESIA, Majelis Jemaat, maupun Badan Pembantu.
  2. Seluruh pembelian atau perolehan hibah atas harta benda tidak bergerak harus mendapatkan persetujuan Rapat Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA INDONESIA atau Rapat Majelis Jemaat GKKA INDONESIA.


Tata Laksana Pasal 91

Pasal 91
PENGATURAN HARTA BENDA
  1. Semua harta milik GKKA INDONESIA meliputi benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak, dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Majelis Sinode di dalam Sidang Raya.
  2. Semua harta milik Jemaat GKKA INDONESIA meliputi benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak adalah milik GKKA INDONESIA Jemaat setempat dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Majelis Jemaat GKKA INDONESIA kepada GKKA INDONESIA Jemaat setempat.
  3. Semua harta milik (yang bergerak dan tidak bergerak) tidak boleh dipindah tangankan atau digadaikan tanpa persetujuan Rapat Majelis Jemaat GKKA INDONESIA atau Sidang Majelis Sinode GKKA INDONESIA.


Tata Laksana Pasal 90

BAB XX
HARTA BENDA 

Pasal 90
HARTA BENDA
  1. Harta Benda GKKA INDONESIA terdiri atas harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak, uang dan surat berharga dan hak kreasi dan/ataupun hak intelektual.
  2. GKKA INDONESIA memperoleh harta miliknya melalui persembahan para anggota jemaatnya dan/atau sumber lain yang tidak berlawanan dengan prinsip kebenaran Firman Tuhan.

Tata Laksana Pasal 89

Pasal 89
BADAN PEMBANTU JEMAAT 
  1. Badan Pembantu Jemaat GKKA INDONESIA, atau disingkat BPJ GKKA INDONESIA dibentuk oleh Majelis Jemaat dan orientasinya di lingkungan Jemaat GKKA INDONESIA.
  2. BPJ antara lain komisi kategorial, yayasan, dan panitia.
  3. BPJ GKKA INDONESIA diangkat oleh MJ GKKA INDONESIA, dari anggota Jemaat GKKA INDONESIA.
  4. Seorang anggota Jemaat GKKA INDONESIA atau orang yang diangkat dapat menjabat sebagai pengurus BPJ GKKA INDONESIA sebanyak 2 (dua) kali periode jabatan berturut-turut, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya setelah beristirahat untuk masa 1 (satu) periode jabatan.
  5. Masa jabatan pengurus BPJ GKKA INDONESIA setiap periodenya untuk:
    • a. Komisi kategorial adalah 2 (dua) tahun.
    • b. Panitia, hingga kegiatan yang dimaksudkan berakhir, atau ditetapkan oleh MPHS GKKA INDONESIA.
  6. Pelantikan pengurus BPJ GKKA INDONESIA dilangsungkan dalam suatu kebaktian.


Tata Laksana Pasal 88

BAB XIX
BADAN PEMBANTU 

Pasal 88
BADAN PEMBANTU SINODE 
  1. Badan Pembantu Sinode GKKA INDONESIA, disingkat BPS GKKA INDONESIA dibentuk melalui Rapat Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA INDONESIA.
  2. Badan Pembantu Sinode antara lain; Majelis Wilayah, yayasan, panitia, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
  3. Pengurus Badan Pembantu Sinode diangkat oleh MPHS GKKA INDONESIA dari anggota Jemaat GKKA INDONESIA.
  4. Seorang anggota Jemaat atau orang yang diangkat dapat menjabat sebagai pengurus Badan Pembantu Sinode sebanyak 2 (dua) kali periode jabatan berturut-turut, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya setelah beristirahat untuk masa 1 (satu) periode jabatan.
  5. Masa jabatan pengurus Badan Pembantu Sinode GKKA INDONESIA setiap periodenya untuk:
    • a. Panitia, yaitu hingga kegiatan yang dimaksudkan berakhir, atau ditetapkan oleh MPHS GKKA INDONESIA.
    • b. Badan lainnya, antara lain: yayasan adalah 5 (lima) tahun dan Majelis Wilayah adalah  (empat) tahun.
  6. Untuk kepengurusan yayasan, Majelis Wilayah, dan badan lainnya; diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan.
  7. Pelantikan pengurus Badan Pembantu Sinode GKKA INDONESIA dilangsungkan dalam suatu kebaktian.

Tata Laksana Pasal 87

Pasal 87
SIDANG RAYA ISTIMEWA 
  1. Sidang Raya Istimewa GKKA INDONESIA (SRI GKKA INDONESIA) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dan atau mendesak dengan alasan berikut ini.
    • a. Oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA INDONESIA setelah mendapat persetujuan dari Rapat Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA INDONESIA, atau
    • b. Atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah Majelis Jemaat GKKA INDONESIA setelah mendapat persetujuan dari masing-masing Rapat Majelis Jemaat GKKA INDONESIA 
  2. Undangan untuk menghadiri SRI GKKA INDONESIA harus sudah dikirim oleh MPHS GKKA INDONESIA kepada setiap Jemaat GKKA INDONESIA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum SRI GKKA INDONESIA diadakan.  Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara SRI GKKA INDONESIA.
  3. Ketentuan lainnya tentang penyelenggaraan Sidang Raya GKKA INDONESIA berlaku pula untuk penyelenggaraan Sidang Raya Istimewa GKKA INDONESIA.

Tata Laksana Pasal 86

Pasal 86
SIDANG RAYA 
  1. Sidang Raya GKKA INDONESIA (SR GKKA INDONESIA) adalah Persidangan Sinode GKKA INDONESIA yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam GKKA INDONESIA yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
  2. SR GKKA INDONESIA dilaksanakan oleh MS GKKA INDONESIA.
  3. MPHS GKKA INDONESIA GKKA INDONESIA dapat menunjuk dan/atau membentuk Panitia Pelaksana SR GKKA INDONESIA untuk melaksanakan SR GKKA INDONESIA berdasarkan keputusan SR GKKA INDONESIA sebelumnya.
  4. Tempat dan jemaat pelaksana SR GKKA INDONESIA berikutnya ditetapkan dalam Sidang Raya GKKA INDONESIA.
  5. Jemaat pelaksana SR GKKA INDONESIA bertanggungjawab atas terselenggaranya Sidang Raya, termasuk akomodasi dan konsumsi peserta Sidang Raya.  
  6. Beban tanggungan biaya jemaat pelaksana ditanggung bersama-sama dengan Sinode GKKA INDONESIA dan Jemaat-jemaat GKKA INDONESIA.  Komposisi persentase sharing biaya adalah sebagai berikut:
    • a. Jemaat pelaksana menanggung sebesar 40% dari total biaya akomodasi dan konsumsi peserta SR GKKA INDONESIA.
    • b. Sinode GKKA INDONESIA menanggung sebesar 30% dari total biaya akomodasi dan konsumsi peserta SR GKKA INDONESIA.
    • c. Jemaat-jemaat GKKA INDONESIA menanggung 30% dari total biaya akomodasi dan konsumsi peserta SR GKKA INDONESIA.
    • d. Biaya tiket kepergian-kepulangan (PP) untuk Gembala Sidang dan Ketua Majelis ditanggung oleh MPHS GKKA INDONESIA.
  7. Jemaat pelaksana wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan SR GKKA INDONESIA kepada MPHS GKKA INDONESIA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan SR GKKA INDONESIA.
  8. Tema, acara SR GKKA INDONESIA, bahan/materi SR GKKA INDONESIA, nominasi formatur MPHS GKKA INDONESIA, calon anggota MP GKKA INDONESIA, dan calon anggota BPPS GKKA INDONESIA yang akan dipilih dalam SR GKKA INDONESIA, serta Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan, Tata Tertib dan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan untuk setiap penyelenggaraan SR GKKA INDONESIA, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam SR GKKA INDONESIA, ditetapkan dalam RMPHS GKKA INDONESIA yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum SR GKKA INDONESIA..
  9. Undangan untuk menghadiri SR GKKA INDONESIA harus sudah dikirim kepada setiap MJ GKKA INDONESIA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum SR GKKA INDONESIA diadakan.  Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara SR GKKA INDONESIA.
  10. Peserta SR GKKA INDONESIA
    • a. MPHS GKKA INDONESIA
    • b. Majelis Pertimbangan 
    • c. Badan Pengawas Perbendaharaan
    • d. Badan Pembantu
    • e. Gembala Sidang dan Ketua MJ GKKA INDONESIA.
    • f. Utusan Majelis Jemaat dipilih oleh MH GKKA INDONESIA setempat untuk mewakili GKKA INDONESIA Jemaat setempat selama masa SR GKKA INDONESIA, yang diatur sebagai berikut:
      • i. Jemaat yang memiliki anggota terdaftar kurang dari 100 orang berhak mengutus gembala sidang dan Ketua Majelis saja.
      • ii. Jemaat yang memiliki jumlah anggota terdaftar 101 s/d 200 orang, berhak menambah 1 (satu) orang utusan.
      • iii. Jemaat yang memiliki jumlah anggota terdaftar 201 s/d 300 orang, berhak menambah 2 (dua) orang utusan.
      • iv. Jemaat yang memiliki jumlah anggota terdaftar 301 s/d 400 orang, berhak menambah 4 (empat) orang utusan.
      • v. Jemaat yang memiliki jumlah anggota terdaftar 401 s/d 500 orang, berhak menambah 6 (enam) orang utusan.
      • vi. Jemaat yang memiliki jumlah anggota terdaftar 601 s/d 700 orang, berhak menambah 8 (delapan) orang utusan.
      • vii. Jemaat yang memiliki jumlah anggota terdaftar 701 s/d 800 orang, berhak menambah 10 (sepuluh) orang utusan.
      • viii. Jemaat yang memiliki jumlah anggota terdaftar lebih dari 800 orang, berhak menambah 12 (dua belas) orang utusan.
  11. MPHS GKKA INDONESIA dapat mengundang tamu-tamu sebagai Peninjau.  Peninjau hanya dapat menghadiri sidang-sidang terbuka dan diperbolehkan memberikan pendapat hanya apabila diminta oleh pimpinan sidang, serta tidak mempunyai hak dipilih maupun memilih dalam persidangan tersebut.
  12. SR GKKA INDONESIA dipimpin oleh suatu Majelis Ketua Persidangan yang terdiri dari utusan-utusan jemaat, yang ditunjuk oleh MPHS GKKA INDONESIA, dan disahkan oleh persidangan.
  13. Susunan Majelis Ketua Persidangan terdiri atas minimal 3 (tiga) orang.
  14. Persidangan mengesahkan kuorum, acara dan tata tertib SR GKKA INDONESIA adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh jemaat, yang dihitung berdasarkan daftar hadir pada sesi itu.
  15. SR GKKA INDONESIA hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam SR GKKA INDONESIA.
  16. Apabila dalam pembukaan SR GKKA INDONESIA kuorum tidak tercapai, maka SR GKKA INDONESIA diundur paling lama 3 (tiga) jam.
  17. Apabila sesudah pengunduran waktu itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Sidang Raya dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir.
  18. SR GKKA INDONESIA membicarakan dan memberikan keputusan tentang hal-hal berikut ini.
    • a. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh MPHS GKKA INDONESIA mengenai pelaksanaan tugas selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Sinode GKKA INDONESIA oleh MPHS GKKA INDONESIA.
    • b. Usul-usul dari Jemaat-jemaat GKKA INDONESIA.
    • c. Garis-garis besar program kerja GKKA INDONESIA.
    • d. Pemilihan dan penetapan serta pelantikan MPHS GKKA INDONESIA dan MP GKKA INDONESIA dan BPPS GKKA INDONESIA dari calon-calon yang dipilih (nominator).
    • e. Tempat penyelenggaraan persidangan sinode berikutnya.
    • f. Pemberian tanda penghargaan kepada anggota jemaat atau Hamba Tuhan atau pekerja gereja yang telah berjasa bagi kepentingan GKKA INDONESIA apabila dipandang perlu. 
    • g. Perubahan Tata Dasar dan/atau Tata Laksana GKKA INDONESIA apabila dipandang perlu.
    • h. Hal-hal lain yang dianggap penting.
  19. Setelah MPHS GKKA INDONESIA memberikan laporan pertanggungjawaban kepada persidangan dan telah diterima oleh persidangan, maka Majelis Ketua Sidang menyatakan bahwa kepengurusan MPHS GKKA INDONESIAbersama Majelis Pertimbangan dan Badan Pengawas Perbendaharaan GKKA INDONESIA dalam keadaan demisioner, dan kepengurusan tersebut efektif berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru.
  20. Pada setiap SR GKKA INDONESIA sedapat mungkin diselenggarakan pembekalan dan penyegaran rohani untuk seluruh peserta SR GKKA INDONESIA


Tata Laksana Pasal 85

Pasal 85
PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS SINODE 
  1. Sidang Majelis Sinode GKKA INDONESIA (SMS GKKA INDONESIA) dihadiri oleh MPHS GKKA INDONESIA, Ketua-Ketua Majelis GKKA INDONESIA, dan Gembala-Gembala sidang GKKA INDONESIA Jemaat setempat, MP, BPPS, Badan Pembantu Sinode dan peninjau; yang diadakan 2 (dua) tahun setelah SR GKKA INDONESIA.
  2. Pelaksanaan Sidang Majelis Sinode memakai tata tertib persidangan tersendiri.
  3. Tugas SMS GKKA INDONESIA:
    • a. Mengawasi pelaksanaan Keputusan Sidang Raya GKKA INDONESIA.
    • b. Menetapkan program kerja tahunan GKKA INDONESIA yang merupakan penjabaran program 4 (empat) tahunan yang telah ditetapkan dalam SR GKKA INDONESIA dan menetapkan program tambahan bila dianggap perlu.
    • c. Mengevaluasi laporan-laporan tahunan termasuk keuangan/perbendaharaan GKKA INDONESIA yang disampaikan oleh MPHS GKKA INDONESIA dan Laporan Jemaat-Jemaat GKKA INDONESIA.
    • d. Mengevaluasi kinerja MPHS GKKA INDONESIA.
  4. Tempat dan GKKA INDONESIA Jemaat setempat yang menjadi pelaksana SMS GKKA INDONESIA berikutnya ditetapkan dalam SR GKKA INDONESIA.
  5. GKKA INDONESIA Jemaat setempat yang menjadi pelaksana SMS GKKA INDONESIA bertanggungjawab atas terselenggaranya SMS GKKA INDONESIA, termasuk akomodasi dan konsumsi peserta SMS GKKA INDONESIA. 
  6. Beban biaya yang menjadi tanggungan Jemaat Pelaksana SMS GKKA INDONESIA ditanggung bersama-sama dengan Sinode GKKA INDONESIA dan Jemaat-jemaat GKKA INDONESIA.  Komposisi persentase biaya adalah sebagai berikut:
    • a. Jemaat pelaksana menanggung sebesar 40% dari total biaya akomodasi dan konsumsi peserta sidang.
    • b. Sinode GKKA INDONESIA menanggung sebesar 30% dari total biaya akomodasi dan konsumsi peserta sidang.
    • c. Jemaat-jemaat GKKA INDONESIA menanggung 30% dari total biaya akomodasi dan konsumsi peserta sidang.
    • d. Biaya tiket kepergian-kepulangan (PP) untuk Gembala Sidang dan Ketua Majelis ditanggung oleh MPHS GKKA INDONESIA.

Tata Laksana Pasal 84

Pasal 84
RAPAT MAJELIS PEKERJA HARIAN SINODE 
  1. Rapat Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA INDONESIA (RMPHS GKKA INDONESIA) adalah rapat yang dikoordinasi dan dipimpin oleh Ketua Umum Sinode GKKA INDONESIA, yang dapat didakan sewaktu-sewaktu bila dipandang perlu, tetapi minimal diadakan sekali setahun. 
  2. Segala keputusan yang dibuat dan diambil dalam RMPHS GKKA INDONESIA adalah bersifat mengikat pada saat setelah disahkan/ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Tata Dasar dan Tata Laksana GKKA INDONESIA.
  3. Peserta RMPHS GKKA INDONESIA 
    • a. Ketua Umum
    • b. Ketua I
    • c. Ketua II
    • d. Ketua III
    • e. Sekretaris Umum
    • f. Wakil Sekretaris Umum
    • g. Bendahara Umum
    • h. Wakil Bendahara Umum
    • i. Ketua-Ketua Departemen
  4. RMPHS GKKA INDONESIA dapat mengundang narasumber yang bisa memberikan pendapat apabila diminta oleh Pimpinan Rapat.
  5. RMPHS GKKA INDONESIA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota peserta rapat.
  6. Setiap RMPHS GKKA INDONESIA harus dibuatkan notulen rapat dan jika dipandang perlu boleh dilakukan perekaman saat rapat secara elektronik agar ada transparansi dan pertanggungjawaban suara peserta rapat.
  7. RMPHS GKKA INDONESIA bersifat tertutup kecuali dikehendaki lain oleh Pimpinan Rapat.
  8. Setiap anggota peserta RMPHS GKKA INDONESIA yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.
  9. Keputusan diambil dengan jalan musyawarah-mufakat, dan bilamana diperlukan dapat dilakukan voting.



Tata Laksana Pasal 83

Pasal 83
PELAKSANAAN RAPAT MAJELIS JEMAAT
  1. Pelaksanaan rapat
    • a. RMJ GKKA INDONESIA diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan.
    • b. RMJL GKKA INDONESIA diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan.
    • c. Hasil RMJ GKKA INDONESIA dan RMJL GKKA INDONESIA harus dinotulenkan dan disahkan.
  2. Tugas Rapat
    • a. Mengorganisir pelayanan GKKA INDONESIA Jemaat setempat sesuai dengan Panggilan dan Tugas GKKA INDONESIA.
    • b. Mengelola keuangan GKKA INDONESIA Jemaat setempat.


Tata Laksana Pasal 82

Pasal 82
RAPAT MAJELIS JEMAAT 
  1. Rapat Majelis Jemaat GKKA INDONESIA (RMJ GKKA INDONESIA) dan Rapat Majelis Jemaat Lengkap GKKA INDONESIA (RMJL GKKA INDONESIA) adalah pertemuan anggota Majelis Jemaat GKKA INDONESIA setempat, yang dilakukan secara terjadwal atau darurat, dalam upaya melaksanakan Panggilan dan Tugas Gereja.
  2. Segala keputusan yang dibuat dan diambil dalam RMJ GKKA INDONESIA dan RMJL GKKA INDONESIA bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan di GKKA INDONESIA Jemaat setempat pada saat setelah disahkan/ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Tata Dasar dan Tata Laksana GKKA INDONESIA.
  3. RMJ GKKA INDONESIA dan RMJL GKKA INDONESIA dipimpin oleh Ketua MJ GKKA INDONESIA.
  4. Peserta RMJ GKKA INDONESIA.
    • a. Gembala Sidang.
    • b. Hamba Tuhan Terdaftar dan Hamba Tuhan Tetap
    • c. Diaken.
  5. Peserta RMJL GKKA INDONESIA.
    • a. Gembala Sidang.
    • b. Hamba Tuhan Terdaftar dan Hamba Tuhan Tetap
    • c. Diaken.
    • d. Pembina Bidang dan Komisi.
    • e. Ketua Bidang dan Komisi.
    • f. Utusan Jemaat Cabang/Pos Jemaat.
  6. RMJ GKKA INDONESIA dapat mengundang narasumber yang bisa memberikan pendapat apabila diminta oleh Pimpinan Rapat.
  7. RMJ GKKA INDONESIA dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% tambah 1, dari jumlah anggota MJ
  8. Setiap rapat harus dibuatkan notula rapat dan jika dipandang perlu boleh dilakukan perekaman saat rapat secara elektronik, agar ada transparansi dan pertanggungjawaban suara peserta rapat.
  9. Rapat bersifat tertutup kecuali dikehendaki lain oleh Pimpinan Rapat.
  10. Setiap anggota peserta rapat yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.
  11. Keputusan diambil dengan jalan musyawarah-mufakat, dan bilamana diperlukan dapat dilakukan voting.
  12. Rapat Majelis Jemaat GKKA INDONESIA merupakan rapat tertinggi dalam lingkup jemaat setempat.