Rabu, 09 Desember 2015

Tata Laksana Pasal 66

Pasal 66
KRITERIA DAN SYARAT DIAKEN
Setiap anggota jemaat GKKA INDONESIA dapat dicalonkan menjadi Diaken GKKA INDONESIA dengan ketentuan sebagai berikut.
  1. Sudah lahir baru, sesuai Yohanes 3:3,5 dan 2Korintus 5:17.
  2. Memiliki kehidupan yang benar, menjunjung tinggi Firman Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya, dan dalam kehidupannya mampu menjadi teladan bagi anggota jemaat (1Timotius 3:8-12; 1Petrus 5:1-4; Titus 1:5-9).
  3. Memiliki keyakinan iman sesuai dengan Dasar dan Pengakuan GKKA INDONESIA sebagaimana tercantum dalam Tata Dasar dan Tata Laksana GKKA INDONESIA.
  4. Berpegang dan taat pada Tata Dasar dan Tata Laksana GKKA INDONESIA, serta menjaga kesatuan GKKA INDONESIA.
  5. Menjadi anggota GKKA INDONESIA minimal 2 (dua) tahun dan telah berusia 25 tahun. 
  6. Telah aktif melayani dalam kepengurusan atau kepanitiaan dalam komisi/jemaat GKKA INDONESIA setempat minimal 1 (satu) tahun terhitung sampai dengan dimulainya masa jabatannya di kemajelisan GKKA INDONESIA.
  7. Mampu menjaga rahasia jabatan.
  8. Tidak merangkap sebagai pengurus di Gereja lain.
  9. Bersedia mengikuti Pembinaan MJ GKKA INDONESIA secara berkesinambungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai MJ GKKA INDONESIA.
  10. Berdomisili di wilayah pelayanan jemaat.
  11. Tidak sedang menjalani proses hukum Pidana serta melakukan perbuatan atau pelanggaran berat terhadap larangan-larangan yang ditetapkan GKKA INDONESIA sehingga dikenakan Siasat Gerejawi atau dalam pengembalaan khusus yang statusnya ditentukan oleh MJ GKKA INDONESIA.
  12. Tidak ada hubungan keluarga dekat, yaitu sebagai orang tua, suami atau isteri, saudara kandung, anak, menantu, dengan calon Diaken yang lain, kecuali anak atau saudara kandung tersebut sudah kawin serta tidak diperkenankan lebih dari 2 (dua) orang bersamaan menjabat dengan calon Diaken yang lain. 

Tata Laksana Pasal 65

Pasal 65
MAJELIS JEMAAT
  1. Jemaat GKKA INDONESIA dipimpin oleh Majelis Jemaat GKKA INDONESIA, yang terdiri atas:
    • a. Hamba Tuhan Tetap dan Terdaftar.
    • b. Diaken.
  2. Masa jabatan Diaken setiap periodenya adalah 2 (dua) tahun. 
  3. Seorang anggota jemaat dapat menjadi Diaken untuk 3 (tiga) periode masa jabatan kemajelisan secara berturut-turut, dan dapat dicalonkan kembali setelah beristirahat 1 (satu) periode masa jabatan.
  4. Diaken yang terpilih diteguhkan oleh gembala sidang dan diberikan SK oleh MPHS GKKA INDONESIA.
  5. Pelaksanaan pemilihan Diaken dilakukan di Kebaktian Umum hari Minggu, dan hasilnya disampaikan kepada MPHS GKKA INDONESIA untuk memproses surat penetapan.
  6. Keanggotaan seseorang dalam MJ GKKA INDONESIA dinyatakan gugur apabila berhalangan tetap.  Bila dipandang perlu untuk penggantian anggota MJ GKKA INDONESIA tersebut, maka calon nomor urut suara terbanyak selanjutnya diajukan dari hasil pemilihan Diaken, yang belum diangkat sebagai Diaken.


Tata Laksana Pasal 64

BAB XVI
KEPEMIMPINAN

Pasal 64
KEMAJELISAN
  1. Kepemimpinan dalam GKKA INDONESIA adalah dalam bentuk kemajelisan.
  2. Majelis adalah pimpinan yang terdiri atas pejabat-pejabat gerejawi yang bertugas menjalankan fungsi kepemimpinan secara kolektif-kolegial, yaitu kepemimpinan bersama, dimana keputusan diambil berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan; sesuai dengan tugas panggilan GKKA INDONESIA.
  3. Majelis dalam lingkup jemaat disebut Majelis Jemaat GKKA INDONESIA, atau disingkat MJ GKKA INDONESIA.
  4. Majelis dalam lingkup sinode disebut Majelis Sinode GKKA INDONESIA (MS GKKA INDONESIA), yang tugas sehari-harinya dilaksanakan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GKKA INDONESIA, atau disingkat MPHS GKKA INDONESIA.


Tata Laksana Pasal 63

Pasal 63
PENINJAUAN PERHITUNGAN
  1. Setiap tahun, MJ GKKA INDONESIA setempat menetapkan besarnya Tunjangan Pokok (jika ada perubahan UMR Kabupaten/Kota setempat tempat gereja berdomisili)
  2. Peninjauan perhitungan ayat (1) tersebut sekali dalam setahun dan diberlakukan pada bulan Januari tersebut yang dibayarkan sekaligus pada tanggal 1 Pebruari tahun yang sama.
  3. Pada saat terjadi perubahan susunan keluarga (misalnya karena pernikahan, kelahiran anak, kematian) dilakukan penyesuaian perhitungan Total Pendapatan/Penerimaan oleh MJ GKKA INDONESIA yang bersangkutan, dan diberlakukan mulai pada bulan berikutnya.


Tata Laksana Pasal 62

Pasal 62
TUNJANGAN LAIN-LAIN
  1. Tunjangan lain-lain yang belum diatur oleh GKKA INDONESIA serta dianggap perlu dan pantas untuk diberikan kepada Hamba Tuhan, MJ GKKA INDONESIA setempat berhak mengatur lebih lanjut dengan memperhatikan kemampuan keuangannya.
  2. Tunjangan-tunjangan lainnya yang dianggap perlu oleh Jemaat setempat, sepanjang belum diatur oleh Sinode GKKA INDONESIA, tunjangan lain-lain tersebut diserahkan kepada masing-masing Kebijakan (Policy) MJ GKKA INDONESIA setempat.

Tata Laksana Pasal 61

Pasal 61
PENGGANTIAN BIAYA YANG WAJIB DIBERIKAN.
Hamba Tuhan mendapat penggantian biaya untuk hal-hal berikut ini.
  1. Pengobatan
    • a. Setiap hamba Tuhan dan keluarga inti diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan Kelas I.
    • b. Biaya di luar tanggungan BPJS Kesehatan ditanggung oleh gereja. 
  2. Perumahan
    • a. MJ GKKA INDONESIA wajib menyediakan rumah atau pastori beserta perabotnya yang layak dan sehat.
    • b. Jika Hamba Tuhan yang bersangkutan menempati rumah milik sendiri, MJ GKKA INDONESIA wajib memberi tunjangan perumahan yang besarnya disesuaikan dengan nilai kontrak rumah di daerah/kota tersebut, sesuai dengan kemampuan Majelis Jemaat tersebut.
    • c. Jika Hamba Tuhan tersebut memasuki masa emeritus, meninggal dunia atau jabatan gerejawinya ditanggalkan, rumah/pastori milik MJ GKKA INDONESIA -karena sifat kedinasannya- harus dikembalikan kepada MJ GKKA INDONESIA tersebut. 
    • d. Tunjangan perumahan ini tidak berlaku jika Hamba Tuhan menolak tinggal di pastori yang telah disediakan oleh MJ GKKA INDONESIA.
  3. Transportasi
    • a. MJ GKKA INDONESIA menyediakan kendaraan dinas roda dua (sepeda motor) atau roda empat (mobil), atau fasilitas transportasi yang lainnya.
    • b. Penggantian biaya transportasi adalah meliputi BBM, pemeliharaan/service berkala, perpanjangan STNK, asuransi.
  4. Listrik, Air dan Telepon.  MJ GKKA INDONESIA dapat menentukan jumlah maksimal penggantian biaya pemakaian listrik, air dan telepon.
  5. Lektur. Dalam satu tahun Hamba Tuhan dapat membeli buku atau majalah rohani untuk menunjang pelayanannya, sesuai kebijakan MJ setempat. 
  6. Pakaian Jabatan. Untuk pengadaan pakaian jabatan disediakan oleh MJ setempat, setiap maksimal 4 (empat) tahun sekali.
  7. Pemakaman/Kremasi.  Bagi Hamba Tuhan dan keluarganya (suami, istri, anak) yangmeninggal dunia, maka biaya peti dan pemakaman/kremasinya ditanggung sepenuhnya oleh MJ GKKA INDONESIA sesuai dengan kwitansi. 


Tata Laksana Pasal 60

Pasal 60
CUTI HAMIL DAN MELAHIRKAN
  1. Hamba Tuhan perempuan berhak mendapatkan cuti hamil dan melahirkan selama 3 (tiga) bulan, yang harus diajukan secara tertulis disertai surat keterangan dokter yang merawatnya.
  2. Hak cuti hamil dan melahirkan hanya berlaku sampai anak ketiga, sedangkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya di luar tanggungan GKKA INDONESIA.
  3. Hamba Tuhan yang menjalani cuti hamil dan melahirkan tetap memperoleh Tunjangan Hidup yang setiap bulan dibayarkan kepada Hamba Tuhan tersebut.


Tata Laksana Pasal 59

Pasal 59
TUNJANGAN PERJALANAN DINAS
  1. Perjalanan Dinas adalah Hamba Tuhan dan atau Diaken yang berpergian ke suatu tempat di luar tempat kedudukannya untuk keperluan tugas GKKA INDONESIA.
  2. Perjalanan dinas ini paling lama 1 (satu) bulan.
  3. Perjalanan dinas menurut jenisnya terdiri atas:
    • a. Perjalanan Dinas Jabatan, yaitu perjalanan dinas yang dilakukan Hamba Tuhan dan/atau Diaken yang bepergian untuk melakukan tugas GKKA INDONESIA.
    • b. Perjalanan Dinas Tugas Belajar, yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Hamba Tuhan berdasarkan surat keputusan tentang tugas belajar dari MJ GKKA INDONESIA atau MPHS GKKA INDONESIA.
  4. Biaya perjalanan dinas ditentukan oleh kebijakan MJ GKKA INDONESIA atau MPHS GKKA INDONESIA.


Tata Laksana Pasal 58

Pasal 58
TUNJANGAN CUTI TAHUNAN
  1. Tunjangan Cuti Tahunan diberikan kepada Hamba Tuhan yang mengambil cuti tahunannya setelah melayani selama 1 (satu) tahun atau setelah menyelesaikan Ikatan Masa Pelayanan Pertama, sebesar sebulan Total Penerimaan Pendapatan (Tunjangan Hidup) Hamba Tuhan tersebut, yang diberikan pada saat yang bersangkutan berhak mengambil cuti.
  2. Lamanya cuti tahunan adalah 1 (satu) bulan kalender per tahun, dan hak cuti ini bisa diambil langsung seluruhnya atau sebahagian asalkan keseluruhannya tidak melebihi 30 hari kalender.
  3. Hak cuti tahunan ini didapat setiap 1 (satu) tahun pelayanan.
  4. Bagi yang tidak mengambil cuti tahunan karena permintaan Majelis Jemaat maka diberikan kompensasi/pengganti berupa 1 (satu) bulan Tunjangan Hidup.
  5. Hak cuti tahunan tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah lewat batas waktu cuti tahunan dinyatakan gugur kecuali atas persetujuan Majelis Jemaat, sedangkan Tunjangan cuti tahunan tetap diberikan sebesar 1 (satu) bulan Tunjangan Hidup.
  6. Untuk menjalankan hak cuti tahunan, Hamba Tuhan harus mengajukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.


Tata Laksana Pasal 57

Pasal 57
TUNJANGAN HARI NATAL
Tunjangan Hari Natal diberikan setiap tahun, pada awal bulan Desember sebesar Total Penerimaan Pendapatan (Tunjangan Hidup) Hamba Tuhan sebulan. 


Tata Laksana Pasal 56

Pasal 56
TUNJANGAN PENDIDIKAN ANAK
Tunjangan Pendidikan Anak

Jenjang Pendidikan
Uang Pangkal
Uang sekolah perbulan
Taman Kanak-kanak
Max 200% x TP
Max 20% x TP
Sekolah Dasar
Max 300% x TP
Max 30% x TP
Sekolah Menengah Pertama
Max 400% x TP
Max 40 % x TP
Sekolah Menegah Atas
Max 500 % x TP
Max 50% x TP
Perguruan Tinggi
Max 700% x TP
Max 100% x TP

  1. Uang Pangkal hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap jenjang pendidikan.
  2. Majelis Jemaat GKKA INDONESIA setempat tidak harus membayar sejumlah tunjangan pendidikan di atas, tetapi hanya membayar sesuai dengan bukti kwitansi dari sekolah bersangkutan yang jumlah maksimumnya seperti diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan di atas.
  3. Tunjangan Pendidikan dihentikan pada saat anak tersebut berulang tahun ke-23 atau tidak sekolah/kuliah, atau pada saat anak tersebut menikah.
  4. Bagi gereja yang memiliki jenjang sekolah tersebut, maka tidak diberikan tunjangan tersebut. 



Tata Laksana Pasal 55



Pasal 55
TUNJANGAN JABATAN GEMBALA SIDANG
Tunjangan Jabatan Gembala Sidang adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan Pokok.


Tata Laksana Pasal 54

Pasal 54
TUNJANGAN PENDETA
  1. Tunjangan Pendeta adalah sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Pokok.
  2. Tunjangan Pendeta diberikan pada saat Hamba Tuhan tersebut telah ditahbiskan menjadi Pendeta di GKKA INDONESIA, atau jika Hamba Tuhan tersebut berasal dari gereja lain maka Tunjangan Pendetanya langsung diberikan pada saat yang bersangkutan menerima panggilan pelayanan di Jemaat GKKA INDONESIA.


Tata Laksana Pasal 53

Pasal 53
TUNJANGAN MASA PELAYANAN
  1. Tunjangan Masa Pelayanan adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Pokok untuk satu tahun masa pelayanan, dengan maksimal 30 tahun pelayanan.
  2. Tunjangan Masa Pelayanan diberikan sejak selesainya masa ikatan pelayanan pertama.


Tata Laksana Pasal 52

Pasal 52
TUNJANGAN KELUARGA
Tunjangan Keluarga terdiri atas:
  1. Tunjangan Isteri sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Pokok.
  2. Hamba Tuhan wanita hanya mendapatkan Tunjangan Anak.
  3. Tunjangan Anak (per anak) sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan Pokok, dengan ketentuan:
    • a. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat yang disahkan secara hukum dari Hamba Tuhan.
    • b. Jumlah anak yang ditanggung sebanyak-banyaknya 3 orang.
    • c. Tunjangan anak dihentikan pada saat anak tersebut berulang tahun ke-23, atau pada saat anak tersebut menikah.
    • d. Dalam tunjangan anak ini belum termasuk tunjangan untuk biaya pendidikan. 
  4. Jika suami dan istri adalah Hamba Tuhan Terdaftar dan Tetap Sinode GKKA INDONESIA, maka Tunjangan Keluarga hanya berlaku salah satu.